nusakini.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur perizinan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing. 

“Di dalam peraturan di bahas bahwa Perpres yang baru itu justru mengatur ketatnya tenaga kerja asing itu masuk,” kata Presiden saat menjawab pertanyaan dalam dialog dengan masyarakat di Masjid Jamiatul Huda, Padang, Sumatra Barat, Senin (21/5).

Dalam acara yang dipandu oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung itu, Presiden Jokowi menunjuk contoh pengetatan persyaratan itu misalnya, dulu tidak bayar sekarang mereka harus bayar. ia menambahkan bahwa untuk jangka waktu juga sekarang dibatasi secara ketat, dan banyak lagi. 

“Ini jangan dibalik-balik, ini kembali lagi kepada isu politik lagi, yang sebetulnya memperketat justru kita dianggap memperlonggar,” ujar Presiden. 

Soal gaji TKA yang dianggap tinggi, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa gaji minimal mereka di negaranya sudah berada di level Rp8 juta-Rp9 juta. Tentunya mereka mau bekerja di negara lain jika mendapatkan gaji yang lebih tinggi, sebagaimana Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan gaji lebih jika bekerja di negara lain dibandingkan dengan di sini. 

• Intelektualisasi Politik Atau Politisasi Intelektual, Mempertanyakan Integritas Pemburu Gelar Doktor
• Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi: Dorong Hilirisasi dan Penerimaan Negara
• Presiden Jokowi Terima Agricola Medal, FAO: Transformasi Pertanian Indonesia Berkembang Pesat
• Ngobrol Santai Presiden Jokowi, Presiden Terpilih, Mentan Amran dan Menteri Lain Usai Pelantikan Wakil Menteri
• Disemprot Jokowi, Ini Kata Bupati Maros

“Orang kita bekerja di Hong Kong gajinya pasti 3 sampai 4, 5 lipat, kadang ada 6 kali lipat. Pasti pilih gaji yang lebih mahal,” kata Presiden. 

Punya Skill 

Presiden Jokowi juga menjelaskan, bahwa tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia itu untuk hal-hal yang kita belum memiliki skill-nya. Tapi, lanjut Presiden, mereka hanya sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan terus pulang. 

“Menggaji mereka itu di sini perusahaan tentu tidak akan kuat, gajinya lebih mahal mereka dibanding kita. Jadi logika itu enggak masuk,” tegas Presiden Jokowi. 

Untuk itu, Presiden meminta agar isu-isu seperti itu sering difilter (saring), benar enggak sih logikanya, masuk enggak sih. “Kalau pun masuk ya enggak apa kita terima. Tapi kok logikanya enggak masuk, ya jangan dipaksakan untuk masuk,” ucapnya. 

Presiden memahami jika ini juga urusan politik. Namun ia meminta masyarakat, jangan sampai kita ini menelan mentah-mentah. 

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara kali ini diantaranya Ibu Negara Iriana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wantimpres Sidarto Danusubroto, Wamen ESDM Archandra Tahar, Gubernur Provinsi Sumatra Barat Irwan Prayitno. (p/ab)